Jakarta - Kriminolog UI, Adrianus Meliala, menilai pemerintah AS menjadi penentu kelanjutan penyidikan gembong kriminal, Umar Patek yang tertangkap di Pakistan.
"Memang sekarang ini sedang terjadi tarik menarik terkait penanganan Umar Patek selanjutnya," ujar Adrianus Meliala saat dihubungi di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, sebenarnya Indonesia menghendaki agar tersangka pelaku teror bom Bali itu bisa diproses hukum di Indonesia dan peluang untuk itu juga sangat besar.
Hal tersebut dikarenakan hubungan antara Indonesia dan Pakistan sudah terjalin sangat baik. Selain itu, ia menambahkan, penyelidikan bersama juga sangat terbuka peluangnya.
Hanya saja yang belum pasti, menurut Adrianus, bagaimana peran "kuda hitam" Amerika Serikat yang juga menginginkan Umar Patek itu mengingat ia juga punya hubungan erat dengan organisasi terorisme internasional, Alqaeda.
"Indonesia tampaknya tidak keberatan pula melepas Umar Patek ini dengan pertimbangan khusus 'hutang budi' pada AS dan juga kekuatan Jamaah Islamiyah sudah diketahui," ujarnya.
Sementara untuk Pakistan, ia berpendapat, mereka juga sangat jelas sikapnya yakni akan mengikuti saja bagaimana maunya pihak AS.
Namun demikian, Adrianus juga mengatakan, dalam persoalan Umar Patek itu masih terjadi tarik menarik dimana Indonesia masih memikirkan bagaimana proses "ekstradisi" yang terbaik dan juga konsesi-konsesi apa yang paling menguntungkan jika AS menghendaki Umar Patek.
Pada isu lain terkait persoalan pondok pesantren Umar bin Khatab di Lombok, NTB, Adrianus mengungkapkan bahwa pesantren tersebut dikelola oleh tiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian.
Pihak kepolisian, ia menambahkan, menetapkan tiga pengasuh ponpes itu sebagai DPO sewaktu mereka menggrebek tempat latihan militer di Aceh.
Ditanya soal stigma terorisme yang kerap melekat pada satu agama tertentu, Adrianus menyatakan bahwa tidak benar ada stigma-stigma demikian yang selalu dilekatkan pada Islam.
"Justru umat Islam harus benar-benar berupaya agar stigma itu tidak muncul. Itu yang saya kurang melihat," ujarnya.
Terkait penanggulangan masalah terorisme, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Syafruddin mengatakan bahwa Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) berencana menggelar
Seminar Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVII dengan tema "Penanggulangan Terorisme Guna Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam rangka Ketahanan Nasional".
Syafruddin yang juga ketua panitia seminar tersebut menjelaskan bahwa dalam kegiatan yang akan berlangsung pada Selasa - Rabu (2-3 Agustus) itu akan dikupas berbagai pendekatan penyelesaian masalah terorisme.
"Ada dua cara penanggulangan terorisme ini, yakni dengan cara hard power dan soft power. Kedua cara tersebut akan dielaborasi untuk menemukan bagaimana solusi yang terbaik itu," ujarnya.
Syafruddin juga mengemukakan bahwa sejumlah pembicara yang sudah konfirmasi menjadi pembicara adalah Gubernur Lemhanas Budi Susilo Supandji, Deputi Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) Irjen Pol Tito Karnavian, Pakar Kriminolog UI Prof. Adrianus Meliala dan Pengamat Intelejen AS Hikam.
0 komentar:
Posting Komentar